Ilustrasi virus Korona (Antara)


PROKALTENG.CO-Pemerintah didesak untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat lonjakan Covid-19 setiap hari terus memecahkan rekor harian. PSBB yang diterapkan juga harus dilakukan secara ketat dengan konsep yang tepat seperti saat kali pertama diterapkan di Indonesia pada April 2020.

Anggota IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Hermawan Sulistyo, menjelaskan beragam permasalahan pemerintah dalam menangani wabah. Menurutnya selama 15 bulan perjalanan penanganan Covid-19 di Indonesia, sebenarnya ada banyak situasi yang bisa diprediksi.

“Tapi tidak mampu kita antisipasi,” tegasnya dalam webinar, Minggu (20/6).

Pertama, kata dia, dari aspek kebijakan. Indonesia termasuk negara yang belum punyai kebijakan yang kuat dalam pengendalian Covid-19. Tercatat, Indonesia memiliki PP 201 tahun 2020 tentang PSBB. Akan tetapi, PSBB ini hanya ditetapkan tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra
Barat.

“Itupun dengan banyak modifikasi,” jelas Hermawan.

Tim Lapor Covid-19 Ahmad Arif menambahkan, persoalan keterbukaan data juga sangat memengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk terlibat dalam penanganan wabah. Data yang ditampilkan pemerintah, menurutnya, kerap tidak transparan.

“Seperti tidak adanya data lacak dan tes yang ada di setiap daerah,” jelas Ahmad.

Ia menambahkan angka kematian juga sangat underreporting sehingga masyarakat seolah menghadapi Covid-19 dalam peta buta. Ia melihat transparansi data ini menjadi kunci dalam respons warga menghadapi pandemi.

“Intinya, kami melihat tidak adanya kepemimpinan yang tegas dan jelas di tengah krisis multi-disiplin ini bahkan di saat rumah sakit nyaris kolaps saat ini, kita tidak melihat adanya sense of crisis yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Kita seolah berperang tanpa panglima,” ungkap Ahmad.

12

Editor : Banu Adikara
Reporter : Marieska Harya Virdhani/JPC